
Media Utama Silent Majority



Berdaulat.id – Politisi PDIP, Arteria Dahlan menilai kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi kepada para narapidana yang dilakukan Menkumham Yasonna Laoly sudah tepat, cermat dan melalui pertimbangan yang matang. Namun, dia menghormati dan menghargai upaya hukum yang dilakukan sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil yang menggugat kebijakan tersebut. “Itu hak […]

Berdaulat.id – Kebijakan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membebaskan 30.000 narapidana dengan cara asimilasi berbuntut panjang. Hal tersebut, terlihat dari adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melayangkan gugatan Menyikapi langkah yang dilakukan LSM, Ahli Hukum Tata Negara DR La Ode Bariun menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, kebijakan […]

Berdaulat.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat atau keluarga narapidana yang telah dibebaskan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Menurut dia, pengeluaran warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi, tidak boleh ada pungutan liar, karena proses tersebut bebas biaya. “Tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan facebook fan […]

Berdaulat.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi COVID-19. “Saya mengatakan hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan […]

Berdaulat.id – Meski wabah covid-19 makin meluas, tidak menyurutkan langkah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) untuk terus bergerak. Pada selasa siang, 31 Maret 2020, Ketua Umum Anis Matta secara resmi mendaftarkan partai besutannya kepada Menkumham, Yasona Laoly melalui telekonferens. “Hari ini kami secara resmi mendaftarkan kepengurusan tingkat Pusat, 34 kepengurusan tingkat Provinsi, 423 kepengurusan […]