


Berdaulat.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional. “Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam […]

Berdaulat.id – Fraksi Partai Demokrat DPR RI memutuskan keluar (walk out) dari Rapat Paripurna DPR RI dengan salah satu agenda pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. “Kalau begitu, Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab (atas persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU),” kata anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dalam rapat […]

Berdaulat.id – Fraksi Partai Demokrat DPR RI secara tegas menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Demokrat menilai pemerintah terlalu memaksakan kehendak. “Sikap pemerintah memaksakan lolosnya RUU Cipta Kerja ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat. Demi alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional, maka, rela mengorbankan dan […]

Berdaulat.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dengan tegas menolak penetapan Rancangan Undang Undangan CIpta kerja (Omnibus Law) pada Pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada, Sabtu malam (3/10/20) di Jakarta. Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mewakili Fraksi […]

Berdaulat.id – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan pemerintah. “Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas,” kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9/20). Ia mengatakan seluruh fraksi di Badan […]

Berdaulat.id – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan, cermat, dan hati-hati. Dia juga menjamin pembahasan RUU tersebut dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat. “DPR membahas RUU Cipta Kerja secara hati-hati, transparan, terbuka, dengan mengutamakan kesinambungan pelaksanaan dari hasil RUU Ciptaker, sehingga punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa […]

Berdaulat.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah dalam tahap finalisasi atau mengharmonisasikan pasal-pasal krusial. “Sekarang tinggal finalisasi daripada legal drafting atau sering kita bahas harmonisasi pasal-pasal yang krusial, sinkronisasi dan perumusan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa. Airlangga mengatakan finalisasi sudah dapat dilakukan […]

Berdaulat.id – Komite III DPD RI mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Salah satu alasannya, pengaturan bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang mencabut beberapa ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama mengenai pengaturan […]

Berdaulat.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak klaster pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). “Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang merubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi […]

Berdaulat.id – Ramai diberitakan media, sejumlah pesohor alias selebriti ikut mengkampanyekan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas di DPR. Kampanye dengan tagar #IndonesiaButuhKerja lewat media sosial ini, selebriti menerima bayaran dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unggahan. Dalam kaitan dengan itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam apa yang dilakukan […]