-
Soal Penonaktifan NIK Warga Pindah Domisili, Fahira Idris Bilang Begini
Nanti saat diimplementasikan akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, teliti dan tentunya bertahap Berdaulat.id – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta adalah langkah yang harus ditempuh sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan di mana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal […]
-
RUU DKJ Jadi UU, Kawasan Aglomerasi Bakal jadi Tantangan Besar Jakarta
Tantangan besar yang akan dihadapi dalam pengelolaan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur adalah mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, ketimpangan sosial-ekonomi, dan tekanan terhadap sumber daya alam Berdaulat.id – Setelah melewati rangkaian pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan IV Tahun […]
-
KMJ Tolak Pembahasan RUU DKJ Tertutup
Pasal ini masih berpotensi menjadi pasal bagi-bagi kekuasaan Berdaulat.id – Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil Jakarta mengecam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tertutup, tidak transparan dan minim partisipasi publik. Koordinator Kopel Jabodetabek Anwar Razak, menyoroti minimnya transparansi dalam proses pembahasan RUU DKJ. Dimana, kanal informasi dan partisipasi di web DPR […]
-
Transportasi Jadi Program Kawasan Aglomerasi RUU DKJ, Fahira Idris Paparkan Hal Ini
Ingatkan Target 60% Mobilitas di Jabodetabek 2029 Gunakan Transportasi Publik Berdaulat.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sudah mulai bergulir antara Pemerintah dan Parlemen (DPR dan DPD RI). Salah satu isu utama dalam RUU ini adalah terkait pembentukan kawasan aglomerasi untuk menyinkronkan pembangunan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan daerah […]
-
DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
Atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden di kemudian hari. Berdaulat.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan kepada Baleg DPR dan Pemerintah dalam penyusunan DIM RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), […]
Latest Posts
- SMK IDN Boarding School Pamijahan Relokasi ke Jonggol, Mutu dan Kualitas Pendidikan Tetap Dijaga
- Duga Ada Mafia Hukum di Perkara Pidana Alam Raya Abadi, IPW Sebut Diduga Libatkan Jaringan Kepolisian
- 200 Orang Suku Tau Taa Wana Ikrarkan Syahadat di Pedalaman Gunung Tua
- GPK di Bareskrim Polri Diduga Rawan Jadi Lahan Bisnis, IPW Indikasikan dari Penghentian Lidik Perkara
- PDM KODI Jakarta Barat Wisuda 43 Mubaligh Angkatan I
Categories
- Artikel
- Berita Utama
- Bisnis
- Business
- Daerah
- Decor
- Economy
- Ekonomi
- English
- Graphic
- Haji
- Health
- Hukum
- Info
- Inspiration
- Internasional
- Islamic
- Kesehatan
- LAPD
- Lifestyle
- Lombok
- Nasional
- News
- Opini
- Politik
- Religi
- Routine
- Selfcare
- Sorotan Utama
- Sport
- Sports
- Tech
- Teknologi
- Trending
- Typography
- Uncategorized
- Western
- World
Tags
Amerika Serikat Anies Baswedan Bambang Soesatyo Bamsoet China Covid-19 Din Syamsuddin DPD RI DPR RI Fahira Idris imam shamsi ali IPW Israel Jakarta Jokowi Kapolri Sigit Prabowo Kemendag RI Ketua MPR BambangSoesatyo Ketua MPR RI KPK masker Menaker Ida Fauziyah Mind ID MPR RI MUI NasDem Nasional Palestina Peduli Palestina Pilkada Pilkada 2020 Pilpres PKS Polda Sulteng Polri Prabowo PSBB Puan Maharani RUU HIP Tony rosyid Ustaz Bachtiar Nasir Virus Corona Viruscovid19 wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah