Berdaulat.id -Ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta, pada hari ini, Rabu, (25/1/2023). PPDI menuntutpemerintah agar perangkat desa menjadi pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat , Herman Khaeron dan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Moh. Toha menemui ribuan massa aksi yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) saat melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI.
Herman mengaku, Komisi II DPR sudah menerima dan setuju dengan tuntutan yang diajukan PPDI. Menurutnya, tuntutan tersebut harus didukung sepenuhnya oleh DPR.
“Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraaan, tentu ini harus didukung sepenuhnya oleh DPR,” ujarnya didapan ribuan massa.
Sementara Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Moh. Toha membacakan hasil dari aspirasi perangkat desa yang sempat disampaikan kemarin dan hari ini. Ada enam poin hasil yang disampaikan. “Ada 6 poin dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa bapak ibu sekalian agar ini cepat dan segera terealisasi dan terwujud,” kata Toha. (prasetyo).
