Jakarta, Berdaulat.id – Koordinator Kajian Merah Putih, Profesor Sutoyo Abadi menyatakan mundurnya 15 menteri kabinet Indonesia Maju tak lagi hanya sebatas isu.
Wacana serius itu makin menjadi bola liar pasca pemaksaan ugal-ugalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden 2024.
“Cepat atau lambat, bisul itu segera pecah dan paslon boneka hancur berantakan,” katanya kepada media di Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Sutoyo Abadi mengungkapkan kondisi istana saat ini tengah goyah dan dilanda ketidakpastian.
Penyebabnya adalah intervensi yang sangat kuat terhadap para menteri untuk memuluskan paslon capres tertentu.
“Suasana ini tampak nyata dari wajah-wajah para menteri usai rapat kabinet Jumat (19/01/2024) di Istana Negara,” ujarnya.
Sri Mulyani sebagai salah satu sosok yang diisukan akan menarik diri dari kabinet, tak secara tegas menjawab pertanyaan wartawan.
Bahkan, ketika didesak soal perseteruan dengan Prabowo Subianto, menteri ekonomi terbaik di dunia itu hanya melempar senyum.
“Publik makin yakin bahwa Istana saat ini sedang berantakan dan diliputi ketidakpastian. Ibarat kapal akan tenggelam, menyetir istilah pengamat politik Rocky Gerung, maka tikus-tikus berlompatan menyelamatkan diri,” ujarnya.
Sutoyo Abadi menegaskan isu mundurnya para menteri sangat terkait dengan arah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan politik dinasti.
“Para menteri khususnya yang berasal dari kalangan profesional semakin muak dengan adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai presiden,” tuturnya.
Politik curang terlalu vulgar dipertontonkan, ucap Sutoyo Abadi, sehingga berpotensi mengancam stabilitas kabinet dan beresiko hukum bagi para menteri yang dipaksa harus terlibat melalukan politik curang.
Dengan beban utang negara yang sangat besar Menkeu Sri Mulyani memiliki tanggung jawab dan resiko yang sangat besar.
Jadi, ia saat ini sedang menimbang-nimbang apakah akan segera mundur atau tunggu momen yang tepat.
“Ini waktu yang tepat bagi Sri Mulyani dan menteri lainnya agar segera mundur. Karena pasca Pilpres 2024, pasti akan terjadi huru hara besar karena kecurangan yang hampir pasti akan terjadi,” katanya.
Menurut Sutoyo Abadi, mundur ramai-ramai menteri seperti era Soeharto akan efektif.
“Lebih cepat mundur dari kabinet itu lebih baik,” tuturnya.
Sutoyo Abadi menilai apa yang dilakukan Ekonom Senior Faisal Basri yang menyarankan menteri-menteri berbasis teknokrat mundur, adalah ide yang menarik.
Apalagi jika menteri-menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkita Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera mundur.
Hal itu suatu ide yang bagus untuk menyudahi ketidakpastian politik di internal pemerintah. Jumlah menteri ini mencapai 15 orang.
“Faisal memiliki pandangan politik yang cerdik dan rasional,” ujarnya.
Selama Jokowi masih berkuasa, ujar Sutoyo Abadi, maka jangan harap Pemilu akan berjalan jujur dan adil.
“Jalan keluarnnya adalah Jokowi harus dimakzulkan agar Pemilu lebih bermartabat,” ujarnya.
Sutoyo Abadi mengemukan wacana mundurnya menteri Jokowi pertama dimunculkan oleh Faisal Basri.
Faisal lebih menekankan para Menteri yang disarankan mundur adalah menteri yang tergolong teknokrat yang memiliki standar nilai etika tidak tertulis.
“Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia nggak bisa. Dia lebih baik mundur,” ujarnya.
Moralitas seperti itu, ucap Faisal Basri, terjadi di mana-mana di dunia ini yang mencontohkan kejadian di negara lain.
“Di Israel menteri yang tidak setuju dengan kebijakan perang Netanyahu, dia mundur. Di Amerika juga begitu, high ranking official yang tidak setuju dengan kebijakan, dia mundur, karena ini nilai ada standar keilmuan,” ujarnya.
Faisal Basri mengutarakan di Indonesia standar ini sudah dilewati, bahkan sudah melewati batas.
“Ada ketidaknyamanan para menteri itu karena pelanggaran terus menerus. Kalau pelanggaran itu sekali dua kali, bisa dimaafkan,” ujarnya.
Bentuk intervensi Jokowi terhadap menterinya secara gamblang diungkap oleh Faisal Basri.
Dia menceritakan ada menteri yang diintervensi untuk mengeluarkan dana keliling Indonesia untuk tapi tak ada dalam perencanaan.
“Saya ngobrol dengan pejabat, bahwa Jokowi pada 2024 ingin keliling Indonesia membagikan sesuatu. Sang menteri mengatakan pada presiden bahwa tidak ada dalam anggaran. Tetapi oleh menteri sedang diusahakan, lalu presiden memerintahkan, “Laksanakan!”
Faisal Basri mengungkapkan kalau hal itu dilakukan berarti terjadi sebuah crime, sebab setiap sen APBN harus ada persetujuan.
“Tidak bisa jumpalitan seperti itu. Hal ini yang membuat keresahan,” ucapnya.
Untuk menyelamatkan Republik Indonesia, ujar Faisal Basri, orang-orang itu harus mundur. Hal ini penting untuk menentukan jarak yang benar dengan yang tidak benar, harus jelas.
Faisal Basri mengaku berbicara dengan para petinggi partai, muncullah nama, yang paling siap mundur adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Hal ini terkait dengan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan capres Prabowo Subianto, karena hal ini sudah di luar akal sehat.
Bahkan, satu pejabat mengatakan tidak mau diajak cawe-cawe oleh Jokowi.
“Dia pejabat gubernur di Jawa yang dekat dengan Jokowi, dia dengan tegas mengatakan saya kerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja, tidak mau di luar tupoksi. Itu artinya sudah terjadi perlawanan dari dalam karena sudah terjadi kerusakan luar biasa yang dilakukan oleh Jokowi,” ujar Faisal Basri dalam sebuah wawancara dengan televisi.
Apa yang dilakukan Faisal Basri, ujar Sutoyo Abadi, agar menteri-menteri dari kalangan profesional mundur semata-mata untuk menjaga integritas sebagai intelektual.
Dari cerita ini bisa dibayangkan betapa seluruh energi bangsa dieksploitasi untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Maka sangat masuk akal orang serasional Sri Mulyani resah dan gelisah di tengah kabinet yang pecah,” ujarnya.
