Pemilu Dipastikan Curang, Abraham Samad: People Power Tidak Dilarang

Jakarta, Berdaulat.id – Para tokoh nasional ramai mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan demokrasi.

Mereka terdiri dari purnawirawan TNI, politisi, pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa koor menyatakan rezim Jokowi harus berakhir.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sudah memprihatinkan dan tidak bisa ditolerir lagi. Solusinya adalah kekuatan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

“People power itu tidak dilarang,” katanya dalam diskusi publik bertema ‘Selamatkan Pemilu yang Demokratis’ di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Tiga pembicara yang hadir dalam acara tersebut yakni Dr Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, dan Ishak Rafick (Penulis). Acara ini dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN).

Abraham Samad mengisahkan pertemuannya dengan Najib Razak di Malaysia yang bertanya bagaimana Malaysia bisa cepat maju, padahal pada 1988 banyak mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia.

Najib berbicara kepada Abraham Samad bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) hanya bisa dikerjakan oleh bumi putera, sehingga proteksi dilakukan negara terhadap pribumi.

Jadi, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta revisi UU tersebut karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, Najib bisa mempertahankan UU tersebut lantaran guna melindungi kelompok rentan, bukan proteksi. Kalau negara krisis, maka Najib Razak mengundang 50 orang terkaya untuk membantu pemulihan krisis.

Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia yang makin ketinggalan, bahkan justru sekarang banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia. Pengelolaan SDA dipegang oleh oligarki atau di sana tidak terdapat pribumi.

“Kita tidak bisa lagi mentolerir rezim sekarang. Kemiskinan bukan karena nasib akan tetapi karena pengelolaan SDA tidak adil,” ucap Abraham Samad.

Pada kesempatan yang sama Purnawirawan TNI Setyo Sularso dari Yogyakarta menegaskan saat ini dia merasa tidak dipimpin oleh bangsa sendiri. Kita dikendalikan oleh special interested grup/SIG (oligarki).

“Kita merasa negara kita berada di pemangku negara baru. Presiden adalah orang Indonesia asli tetapi telah diganti WNI. Jadi, siapapun bisa menjadi presiden asal WNI, tak peduli dia Arab, Cina, Amerika Serikat (AS), atau Negro,” tuturnya.

“Saat ini kita tengah merasakan benturan peradaban antara Reog dan Barongsai.”

Penulis Ishak Rafick menilai rezim akan berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memenangkan capres tertentu, sehingga segala cara dilakukan termasuk curang.

Padahal, masyarakat di Sumatera telah menyatakan dalam survei yang dilakukan Pemuda ICMI, jika pemilu terbukti curang, mereka akan memisahkan diri dari NKRI.

“Ini survei di Sumatera. Keadaan ini tidak baik baik saja. Kalau diteruskan akan jadi bencana nasional,” ujarnya.

Sebanyak 20% dari APBN, ujar Ishak Rafick, hanya untuk bayar utang yang diperas oleh International Monetary Fund (IMF), AS, dan China lewat utang atas nama investasi.

“Sebanyak Rp8,041 triliun utang negara kita. Kalau digabung dengan swasta maka mencapai Rp10 ribu triliun,” ujarnya.

Ishak Rafick meneruskan Indonesia sudah disetting menjadi bangsa budak, sehingga ini harus terdapat proses yang bisa mengembalikan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa makmur bersama.

Ancaman disintegrasi bangsa sudah sangat nyata, sehingga mereka bisa saja berkilah bahwa kondisi masih tenang.

“Jawa memang lebih tenang. Tetapi kondisi ini bisa-bisa menjadi amuk massa yang hebat. Orang miskin bukan karena takdir, tapi oleh kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Menyoal Pemilu 2024, Ishak Rafick, semua kekuatan terdapat di istana, tetapi seiring perjalanan waktu, TNI sebagian akan berpihak pada rakyat.

Tugas Polri memastikan Pemilu berjalan aman, bukan berpihak pada paslon tertentu dan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah berpihak, dan busser bertugas memanipulasi keadaan, yang buruk dibikin seolah-olah baik.

Mengapa negara dalam keadaan bahaya? Ukurannya adalah setiap capres memiliki survei sendiri dan meyakini kelompoknya yang akan menang dalam satu putaran, kalau tidak dicurangi.

“Sedangkan publik percaya pasti bahwa Pemilu akan dicurangi,” ujar Ishak Rafick.

Dengan begitu Ishak Rafick mengajak masyarakat sadar dan segera mengambil sikap dalam proses perubahan.

“Kalau kita diam, sangat bahaya. Indonesia siaga, butuh pemimpin yang mumpuni,” tegasnya.

Purnawirawan TNI, Yayat Sudrajat mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi.

“Disintegrasi bangsa 90 persen akan terjadi jika Pemilu tidak jurdil,” tegasnya.

Dia merasa prihatin atas nasib pribumi bukan akibat takdir, tapi oleh penguasa yang dzalim.

“Saya perih melihat pribumi hidup dari tong sampah ke tong sampah yang lain. Kehidupan makin sulit. Kita sudah muak terhadap pemerintah. Lengserkan Jokowi segera,” pungkasnya.

Kegelisahan juga dirasakan oleh Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti yang mengutarakan Jokowi sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan Polri untuk pengaruhi pemilih.

Apalagi pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan siapapun yang tidak didukung Jokowi dianggap sebagai tukang onar.

“Kita berharap TNI dan Polri netral. Kita tidak untuk makar tetapi kita ingin Pemilu Jurdil,” ucapnya.

Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan keterlibatan Jokowi dalam salah satu capres menegaskan bahwa dia telah membajak demokrasi

“Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,” tuturnya.

Jokowi dianggap Ikrar Nusa Bakti ikut campur dalam proses Pemilu adalah fakta. Faktanya adalah presiden mengundang kepala desa ke istana.

“Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?,” tanyanya.

Ikrar Nusa Bakti juga menyampaikan pasca debat Jokowi bicara dengan tiga menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya.

“Itu kejahatan demokrasi,” ujarnya.

Masyarakat diminta tidak sekadar siaga, ujar Ikrar Nusa Bakti, tetapi harus bergerak.

“Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ikrar Nusa Bakti mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demokrasi kaum penjahat. Jika nanti indeks demokrasi turun, maka reputasi Indonesia di mata internasional akan gagal.

Dari sisi negara berkembang dan muslim yang apik akan sulit bertahan. Indonesia tidak dipandang sebagai negara demokrasi muslim. Dari sisi negara maju, Indonesia tidak dipandang sebagai negara muslim terbesar yang demokratis.

“Indeks demokrasi sejak 2015 semakin menurun, salah satu cara untuk menahan indeks demokrasi supaya tidak turun pengadilan tidak menghukum Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti,” tutur Ikrar Nusa Bakti.

Ketua Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menanyakan semua carut marut politik Indonesia siapa yang paling bertanggungjawab? Jawabannya adalah Jokowi.

“Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,” tegasnya.

Kondisi demokrasi hari ini, ujar Ketua BEM ITB, Bisma Ridho Pambudi, sudah genting.

“Alasan apa lagi yang membuat kita diam? Kelompok muda sebetulnya sudah siap untuk bergerak dan memotong kekuasaan Jokowi. Nawacita telah berubah nawabencana. Janji Jokowi bullshit, masyarakat makin sengsara,” ujarnya.

Sementara itu Ketua BEM Gielbran Muhammad Noor mengutarakan Jokowi alumnus paling memalukan. Buktinya intervensi KPK, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan.

Demokrasi saat ini dalam fase runyam. Pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya kamuflase. Gerakan mahasiswa akan terus membesar. Gerakan mahasiswa tidak akan berhenti, tidak takut, dan yakin ini gerakan yang benar.

Saat ini sudah 900 kampus sepakat tolak politik dinasti. Jokowi telah menggunakan resources negara untuk kepentingan keluarga.

Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Purnawirawan TNI Mayjen Soenarko. Ia telah keliling ke empat provinsi. Aceh, Sumut, Jawa Barat Selatan, Banten ingin memisahkan diri.

“Jokowi bajingan demokrasi, penipu dan pengkhianat. Jokowi tidak bisa dipercaya. Kalau didiamkan akan hancur,” ujarnya.

Pemimpin, ujar Soenarko, kalau tidak punya legitimasi ya turun, kalau gak mau turun, ya diturunkan.

“Itu kata Mahfud MD, lho,” ucapnya.

Pengamat Politik Faizal Assegaf menyatakan demokrasi Indonesia dirusak oleh lima orang. Mereka adalah Jokowi, Iriana, Adik Ipar, Gibran, dan Kaesang.

Dia heran belum pernah terjadi selama sembilan tahun ada menteri yang berani melakukan pembangkangan. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya gemar menjadi industri proposal.

“Politik cawe-cawe demi sahwat dinasti politik,” ujarnya.

Letjen TNI (Purn) Suharto mengaku teriris hatinya mendengar orasi Gielbran dan Bisma yang mengingatkan kembali peristiwa 1998.

“Saya sungguh terbakar semangatnya dengan pengakuan adik adik. Apakah 9 partai yang ada itu ada legal standing dari rakyat ada gak? Semua partai ayam sayur, hanya peduli pada kekuasaan,” ujarnya.

Soenarko menyampaikan sikap Mahfud MD yang sudah homeless terhadap Pemilu.

“Gak mungkin Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi meskipun tukang pelitur, dia sudah disetting oleh orang- orang yang antidemokrasi,” ucapnya.

Keprihatinan juga dirasakan oleh Suharto yang mengajak masyarakat untuk bersikap: bangkit atau punah.

“Gulingkan Jokowi. 14 Februari 2024 adalah D Day. Itu pasti. Akar rumput sudah kering, tinggal tunggu pemantiknya. Kalau sudah terbakar tidak akan bisa dicegah. Tahun 1998, Pak Harto yang kuat saja bisa roboh. Apalagi sembilan ayam sayur ini, pasti roboh. Benalu di republik ini,” ucapnya.

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengutarakan apa yang ditemukan oleh hasil survei Pemuda ICMI dan testimoni beberapa tokoh nasional merupakan satu peringatan serius.

“Jangan main-main dengan peringatan ini. Siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, berarti dia membiarkan kehancuran,” tuturnya.