P3S Tegaskan Tim Pemburu Koruptor Tak Urgent

Berdaulat.id – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menanggapi soal rencana Menko Polhukam Mahfud MD membentuk kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK).

Menurutnya, pembentukan kembali TPK sama sekali tidak urgent. Pasalnya, sudah ada sudah ada instrumen penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor.

“Saya bingung juga dengan kebijakan Pemerintah, khususnya Menko Polhukam. Apa tidak ada kebijakan lain? Sedangkan ada KPK serta Tipikor, Polri dan Kejaksaan, tapi para koruptor masih bisa bebas berkeliaran. Contohnya Harun Masiku dan Djoko Tjandra,” kata Jerry dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (12/7/20).

“Maria Lumowa saja pembobol Bank BNI, 17 tahun baru bisa diekstradisi Interpol di Serbia,” tambahnya.

Menurut Jerry, lebih baik aktifkan saja lembaga yang sudah ada. Misalkan ditambah jumlah penyidik KPK yang saat ini berjumlah 117. Jika dibandingkan dengan Hongkong, yang ada 3000-an penyidik dan tim pengejar koruptor.

“Barangkali menurut saya tak perlu ada lembaga baru. Kalau tidak perkuat saja kinerja KPK dengan membuat cabang di 34 provinsi atau bekerja sama dengan kepolisian khususnya bagian Tipikor. Jadi tak perlu bentuk badan lagi,” terangnya.

“Saya nilai ini (TPK) tak akan mengurangi tingkat korupsi selama punishnemt atau hukuman masih saja ringan,” sambungnya.

Malahan, ujar dia, lebih aneh lagi, ada remisi bagi koruptor. Jadi, bukan pemburu koruptor yang dibutuhkan, tapi aktikan lembaga anti korupsi.

“Anggaran mereka kecil Ini bisa membantu KPK di daerah-daerah. Lebih baik merancang hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan 500 juta hukuman seumur hidup. Ini bagian shock therapy bagi koruptor,” usulnya.

Dia menegaskan, korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Karenanya, hukumannya perlu diperberat. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan metode memiskinkan para koruptor.

“Jadi, perkuat saja yang sudah ada paling utama juga koordinasi antar lembaga penting. Semua kembali ke pemerintah. Lantaran semua ini berbicara budgeting atau anggaran,” jelasnya.

“Atau serahkan ke kepolisian kerja sama dengan interpol untuk menangkap koruptor di luar negeri,” pungkasnya. []