Berdaulat.id, Diskusi daring yang diselenggarakan oleh The Lead Institute – Universitas Paramadina mengangkat tema penting mengenai moralitas politik dan urgensi pemimpin serta politisi yang profesional, bermoral, dan berintegritas di Indonesia dalam menyikapi Pemilu 2024. Diskusi ini menghadirkan para pakar dan praktisi politik untuk membahas isu-isu krusial yang melingkupi politik Indonesia saat ini.
Menurut Wandah Hamidah, SH, M.Kn, dalam diskusi tersebut, teori-teori moralitas politik yang diajarkan di perguruan tinggi, terutama di fakultas hukum, nampaknya terhempas oleh realitas politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Film-film edukatif seperti Dirty Vote, yang seharusnya mendidik, justru mendapat perlakuan kontroversial, menurutnya.
Wandah menyoroti bahwa semakin jarang politisi yang bertindak dengan integritas dan moralitas. Politisi seringkali menerapkan “rule of games” di ranah politik, berbeda dengan apa yang diajarkan di fakultas hukum tentang “rule of law”.
Permasalahan semakin rumit dengan kecenderungan masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan manfaat langsung, tanpa mempertimbangkan visi jangka panjang. Contohnya adalah pemilihan Prabowo Gibran yang diyakini terkait dengan program BLT yang diluncurkan pemerintah.
Dr. Phil Suratno Muchoeri, Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina, menegaskan bahwa Pemilu 2024 menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan pemimpin dan politisi baru di parlemen. Masalah kualitas demokrasi, penegakan HAM, profesionalitas, dan kinerja politisi menjadi fokus pembahasan.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., menekankan pentingnya penerapan rule of law, demokrasi, dan mekanisme check and balances dalam politik. Ia menyatakan bahwa moralitas politik harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik, terutama dalam menjaga demokrasi.
Dr. Abdul Gaffar Karim, dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, menyoroti absennya moralitas politik dalam beberapa aspek politik Indonesia. Demokrasi, menurutnya, harus didasarkan pada kehendak rakyat yang sejati, namun sistem politik saat ini kurang memiliki mekanisme pemaksaan untuk memastikan politisi bertindak sesuai kehendak rakyat.
Diskusi tersebut menyoroti tantangan mendesak dalam menjaga moralitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia, serta perlunya pendidikan politik yang kuat sebagai upaya jangka menengah dan jangka panjang untuk memperkuat tuntutan rakyat terhadap politisi yang bertanggung jawab dan berintegritas.
