Berdaulat.id – Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terus melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 9 Desember 2020.
“Sampai saat ini tim yang sudah melaksanakan coklit dilapangkan mencapai 41,56 persen dari total data pemilih di Makassar lebih dari satu juta,” ujar Komisioner KPU Makassar, Endang Sari, Senin (27/7/20).
Ia menyebut, data A-KWK (data pemilih) yang mau dicoklit sebanyak 1.048.151 juta jiwa. Data tersebut telah disesuaikan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima dari pemerintah untuk dimutakhirkan pada pelaksanaan Pilkada Wali Kota Makassar.
Selain itu, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang melaksanakan coklit di 15 kecamatan, kata komisioner yang membidangi divisi partisipasi masyarakat dan SDM ini, telah bergerak sejak 15 Juli 2020 sesuai dengan tahapan hingga berakhir pada 13 Agustus nanti.
“KPU Makassar memastikan PPDP yang turun bertugas ke rumah warga sesuai data pemilih, sudah melakukan rapid test dan dinyatakan non reaktif. Dalam bertugas tim dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, serta alat tulis pribadi sesuai protokol kesehatan,” tutur Endang.
Sementara untuk proses coklit, kata dia, tim PPDP hanya mencoklit warga di teras rumah sebagai bagian dari pencegahan penularan Coronavirus Disease (COVID-19) dan mengikuti protokol kesehatan, mengingat Kota Makassar masih berstatus zona merah.
Kami sudah tegaskan petugas disiplin, dipatuhi ketika bertugas menerapkan protokol pencegahan dan hanya melakukan coklit di teras rumah atau di depan pintu pagar. Kami berharap warga lebih proaktif dengan menyiapkan KTP elektonik atau surat keterangan dan Kartu Keluarga,” paparnya.
Dengan menjalankan protokol kesehatan, proses coklit data pemilih diharapkan bisa lebih maksimal dan data pemilih yang dihadirkan bisa lebih akurat. Untuk itu semua harus bersinergi guna memastikan pemilih dilayani dengan baik terdaftar sebagai emilih sehingga hak konstitusional warga memberikan hal suaranya terpenuhi.
Kendala pelaksanaan coklit di tengah pandemi
Mengenai dengan kendala pelaksanaan coklit dari keterangan beberapa petugas di lapangan, kata Endang, banyak cerita dari yang reaktif hasil tes usap sampai beberapa PPDP yang lolos seleksi tapi enggan mengikuti tes cepat di puskesmas hingga ditolak warga saat pendataan.
“Banyak kisah haru PPDP kami di lapangan, dimarahi warga karena dianggap pendata bantuan, ditutupkan pintu rumah, dan banyak lainnya. Bahkan ada di medan yang berat seperti di pulau, perjuangannya luar biasa mencari signal untuk melaporkan hasil coklit,” beber dia.
Sedangkan kendala lain, sebut dia, masih kekurangan PPDP. Saat ini jumlah PPDP yang bertugas sebanyak 2.227 orang dibantu Petugas Pemungutan Suara (PPS) sedang melaksanakan pendataan dibantu Petugas Pemungutan Suara (PPS).
Seharusnya, jumlah PPDP yang disiapkan sebanyak 2.390 orang sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Makassar. Sebelumnya ada ratusan calon dinyatakan reaktif dan lainnya mengundurkan diri karena enggan menjalani tes cepat.
