Berdaulat.id, Maluku Utara – Bank BRI akhirnya buka suara terkait tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi senilai Rp56 miliar yang melibatkan Pemerintah Daerah Pulau Taliabu yang sebelumnya diberitakan brindonews.com. Bank BRI menegaskan bahwa mereka selalu menjalankan operasional dengan baik dan telah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan.
Kasus ini bermula dari tuduhan Koalisi Pemberantasan Korupsi Maluku Utara terhadap mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus. Ia diduga melakukan korupsi sistematis selama lima tahun, menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp56 miliar. Tuduhan mencakup pengelolaan keuangan yang buruk, seperti pendebetan ganda rekening, transaksi ilegal, hingga penarikan tunai tanpa izin yang tepat. Dalam kasus ini, unit Bank BRI di Taliabu disebut-sebut turut terlibat.
Namun, BRI dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, bank ini menyatakan bahwa mereka selalu mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. BRI juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Daerah Pulau Taliabu dilakukan melalui perjanjian resmi berupa Memorandum of Understanding (MoU) untuk layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tidak hanya memberikan klarifikasi, BRI juga telah bertindak cepat. Setelah melakukan evaluasi internal, bank ini memastikan bahwa karyawan di unit Taliabu yang terbukti melanggar aturan telah diberhentikan. “Kami telah memberikan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada oknum yang melanggar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ardhanny Bagus Pinuntun selaku Pimpinan Cabang BRI Luwuk dalam klarifikasinya. Langkah ini menunjukkan keseriusan bank BRI dalam menangani masalah tersebut.
BRI juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang guna memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat ini, bank BRI terus memperkuat sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terjadi. (*)
