Berdaulat.id, TAKALAR – Setelah penantian panjang, Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye Akhirnya melakukan rotasi besar-besaran. Sebanyak 311 pejabat pada lingkup Pemda Takalar di mutasi, Senin, 21 Oktober 2025
Dari sekian banyak pejabat yang dilantik dan mendapatkan posisi strategis, tiga nama menjadi perhatian publik usai pernyataan bersifat pemanis dari salah satu anggota DPRD Takalar dari fraksi Gerindra
Pernyataan memuji tersebut tentunya karena gayung bersambut. tak main-main tiga kerabat dekat anggota DPRD tersebut mendapatkan tempat yang strategis. Mulai dari Istri yang dipromosi sebagai kepala Puskesmas Polong bangkeng Utara, Adik sebagai kepala Puskesmas Pattallassang serta ipar yang jabat kepala Kelurahan Manongkoki
Pujian berkelas itu pun disampaikan langsung Anggota DPRD asal Polong Bangkeng utara melalui media online lokal Indiwarta pada Selasa, 10/2025 kemarin Dengan menyebut jika Bupati Takalar Daeng Manye melakukan mutasi tanpa mahar
Tentunya penyataan itu sangat manis didengar, dan wajar bagi mereka yang merasakan nikmatnya euforia kebahagiaan. Namun, bagi seorang legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, kontrol dan mitra pemerintah lebih idealnya tak memberikan sanjungan begitu berlebihan
“Ini bisa dikategorikan Conflik Of Interest atau Konflik Kepentingan” Ungkap pakar hukum Dr. Ahmad Syahird, SH., MH saat diminta tanggapan terkait penyataan pujian dari anggota DPRD Takalar usai gerbong mutasi bergerak dan kerabatnya mendapatkan promosi jabatan
“Anggota DPRD bukan Pengafirmasi langkah kebijakan Bupati, tetapi penyeimbang dan pengawas dari langkah kebijakan serta penempatan pejabat yang telah memenuhi standar pengisian jabatan yang sesuai kaidah dan nilai integritas, kepantasan, dan nilai profesionalisme. Diantaranya penempatan seseorang pada posisi tertentu (The Right Man on The Right Place)” Tambahnya Dr Ahmad Syarir
Pakar Hukum yang saat ini mengabdi di Universitas Mega Resky Makassar itu juga mengurai terkait birokrasi yang dianggap berorientasi pada pelayanan publik agar rakyat terlayani, buka semata karena bersih dari issue adanya mahar.
“Reformasi Birokrasi ditandai dengan perubahan mendasar birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, bersih, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan utama agar rakyat terlayani dengan baik* bukan semata-mata karena tidak adanya jual beli jabatan, tetapi lebih dari itu yang harus dipastikan tidak adanya lagi Praktek Jual Beli Pengaruh atau Trading in Influance yang lazim dalam penentuan jabatan tertentu karena faktor kedekatan nepotis tertentu, chanel, dan bukan karena kompetensi dan kapabilitas” Urai Dr Ahmad
Sebelumnya, Anggota DPRD Takalar dari Fraksi Partai Gerindra, Nasrun Nasir, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah profesional Pemerintah Takalar terkait mutasi pejabat eselon Il dan Ill.
Baginya, rotasi jabatan yang dilakukan secara terbuka dan objektif menunjukkan komitmen kuat Bupati Takalar, Daeng
Manye, untuk membangun birokrasi yang
bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli jabatan.
Menurut Nasrun, langkah Daeng Manye’ merupakan fenomena baru dalam sejarah
pemerintahan Takalar, di mana mutasi
jabatan kini dilakukan tanpa ada pihak yang
merasa dirugikan.
“Mutasi kali ini benar-benar profesional. Tidak ada isu ‘tekan-menekan’
atau transaksi jabatan. Semua berjalan
berdasarkan kinerja dan kemampuan,” ujar Nasrun di Takalar, Selasa (21/10/2025).
