Berdaulat.id, Polewali Mandar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (3/9). Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi terkait pengelolaan wisata alam Batetangnga dan retribusi parkir yang dinilai kurang transparan.
Ketua Pengurus Cabang PMII Polman, Afdal, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah meminta transparansi dalam pengelolaan tiket masuk wisata alam Batetangnga serta tata kelola retribusi parkir di wilayah tersebut. “Pengelolaan wisata tidak berjalan dengan baik. Kasihan warga setempat, mereka hanya dipekerjakan oleh mafia-mafia kecil,” ungkap Afdal, menyoroti dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan wisata yang merugikan masyarakat lokal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan. “Terkait retribusi wisata di Batetangnga, kami akan berkoordinasi dengan pihak desa yang mengelola dan menanyakan bagaimana cara mereka mengelola retribusi wisata tersebut,” ujarnya.
Fahry juga mengungkapkan bahwa DPRD telah merekomendasikan pembentukan satuan tugas (satgas) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi retribusi parkir. “Beberapa hari lalu, kami telah memanggil Dinas Perhubungan untuk membahas masalah parkir ini. Kami sepakat akan turun langsung untuk memastikan kelancaran retribusi parkir,” tambahnya.
Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program pemerintahan, khususnya terkait retribusi parkir, yang menjadi salah satu sumber PAD untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. “Kami mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk ikut mengawal jalannya program ini agar hasilnya dapat dirasakan bersama,” tutup Fahry.
Aksi ini mencerminkan kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola wisata dan pendapatan daerah di Polewali Mandar. Diharapkan, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait dapat menghasilkan solusi yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
