Dengan menjadi badan khusus, maka SKK Migas akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kedudukan lebih kuat
Berdaulat.id – Masih terhambatnya revisi undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), dianggap menjadi penyebab realisasi produksi minyak dan gas bumi atau lifting migas tahun 2023 berada di bawah target APBN 2023. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3/2024).
“Sejak awal kami mendorong revisi Undang-Undang Migas untuk mendongkrak lifting minyak dan gas di dalam negeri, sehingga mencapai target APBN. Untuk minyak, bahkan bisa mencapai target 1 juta barel per hari pada 2030,” katanya.
Lebih lanjut, Gunhar menambahkan bahwa belum jelasnya payung hukum terkait SKK Migas turut mempersulit para investor atau kontraktor migas dalam membangun dan mengembangkan industri hulu migas, sehingga meningkatkan lifting minyak dan gas. Untuk itu, Gunhar memandang urgensi dilakukan revisi UU Migas, sehingga SKK Migas dapat menjadi badan usaha khusus.
“Dengan menjadi badan khusus, maka SKK Migas akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kedudukan lebih kuat dalam menentukan sikap dan kebijakan strategis terkait investasi di bidang migas,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun merasa heran masih berlarut-larutnya revisi UU Migas, padahal sudah sekitar 10 tahun isu revisi tersebut berjalan. Padahal di awal pemerintahan, Presiden Jokowi menurutnya sangat getol memerangi mafia dan meningkatkan produksi migas.
“Dengan tidak tercapainya target lifting minyak, maka untuk memenuhi kebutuhan minyak, kita harus impor. Ini sama saja dengan memberi ruang bermainnya mafia minyak. Jadi siapa dibalik tertundanya Revisi UU migas ini?” Pungkasnya.
Berdasarkan laporan SKK Migas, diketahui realisasi lifting minyak bumi hingga akhir 2023 hanya mencapai 605.500 barel per hari, dari target APBN 2023 sebesar 660.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi 2023 mencapai 960 MBOEPD. Masih di bawah target APBN sebesar 1,1 juta MBOEPD.[]
