Berdaulat.id – Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya menyambut baik sikap pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Menurut Saleh, pemerintah sangat tanggap dan cepat dalam menyahuti isu yang berkembang di masyarakat.
Berkenaan dengan itu, kata Saleh, sudah selayaknya DPR menindaklanjutinya. Artinya, pembahasan RUU Haluan Idelogi Pancasila itu memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.
“Pak Mahfud menyebut pemerintah meminta menunda pembahasan. Itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan. Apalagi, pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan Covid-19,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6/20).
Menurut Saleh, pernyataan Menko Polhukan Mahfud MD itu didasarkan atas respon masyarakat terhadap RUU HIP tersebut. Sebab, sejauh ini, gelombang kritik dan penolakan sudah terdengar nyaring. Dia menuturkan, sikap yang paling bijak dalam merespon suara-suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya
Lebih jauh, Saleh menjelaskan, pembuatan UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus. Karenanya, perlu penyamaan persepsi dan pandangan lagi, masih butuh waktu.
“Yang jelas, fraksi PAN mendukung pernyataan pak Mahfud. Semoga ini didengar oleh semua fraksi,” harap Anggota Komisi IX DPR RI itu.
“Saya yakin, kalau pembahasannya ditunda, masyarakat juga akan memahami. Gelombang kritik dan penolakan akan berkurang. Kita semua fokus menangani covid-19”,” pungkasnya.
Sebebelumnya dikabarkan, Pemerintah akhirnya memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang belakangan mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat karena dicurigai sebagai upaya membangkitkan kembali paham dan gerakan PKI.
Penundaan pembahasan RUU HIP ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui Twitter beberapa saat lalu.
“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” tulis @mohmahfudmd, Selasa (16/6/20).
“Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini,” tambahnya. []
Fraksi PAN Sambut Baik Sikap Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP
