Berdaulat.id – Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengkritik manajemen komunikasi pemerintah yang dinilainya buruk seiring persiapan menuju new normal. Menurut Emrus, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni penanganan kesehatan, penegakan hukum, dan tindakan komunikasi.
Emrus mencontohkan kasus penolakan rapid test hingga penjemputan paksa jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, seperti di Surabaya dan Makassar.
“Tindakan menolak rapid test, bahkan ada yang menjemput paksa pasien COVID-19. Ini karena kesadaran masyarakat terhadap virus belum tinggi. Bisa jadi termakan hoaks. Ini kan persoalan komunikasi,” kata Emrus, Rabu (10/6).
Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengakui bahwa selama ini manajemen komunikasi politik pemerintah belum baik, baik pemerintah ke masyarakat, pusat ke daerah, termasuk sesama menteri.
“Makanya, komunikasi pemerintah, mulai daerah hingga pusat harus profesional. Pendekatan-pendekatan komunitas cukup efektif, perlu di-‘manage’ baik,” kata Emrus. []
